Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat

PENGAWASAN PEMANFAATAN TERUMBU KARANG BUATAN
DI PANTAI BANDARAN DESA DRINGU KAB PROBOLINGGO

Pengelolaan Terumbu Karang yang bertanggung jawab tidak terlepas dari aspek pemanfaatan secara lestari, sehingga diperlukan aspek pengawasan dan penegakan hukumnya. Berdasarkan hasil pembelajaran pada pelaksanaan penerapan undang-undang pelanggaran di bidang penangkapan ikan, ternyata sistem pengawasan dengan pendekatan masyarakat ternyata lebih cocok diterapkan DI PANTAI BANDARAN DESA DRINGU KAB PROBOLINGGO yaitu pengawasan berbasis masyarakat (POKMASWAS) atau MCS (Monitoring, Controling and Surveillence)-Berbasis Masyarakat.

Pengertian Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumber daya terumbu karang buatan, termasuk tingkat pelanggaran dan pemanfaatan terumbu karang. Control adalah mekanisme pengaturan/pengendalian antara lain mencakup penyusunan/pemberlakukan peraturan perundang-undangan, perijinan, pembatasan alat tangkap, maupun zonasi penangkapan. Surveillance adalah kegiatan operasional dalam rangka menjamin  ditaatinya peraturan-peraturan  yang ditetapkan dalam pengelolaan terumbu karang.

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengawasan Perikanan Berbasis Masyarakat pada terumbu karang ini meliputi antara lain pemahaman tetang mekanisme pelaksanaan POKMASWAS, landasan hukum penyelenggaraan Pengawasan oleh Masyarakat dan Tidak Lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
Adapun Ruang Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat antara lain melaksanakan kegiatan Pengawasan Terumbu karang di wilayahnya masing-masing, melaporkan  kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi Pelanggaran atau tindak pidana di bidang perikanan, serta menangkap (apabila tertangkap tangan) dan menyerahkan pelaku pelanggaran (termasuk barang buktinya) kepada Aparat Penegak Hukum.

Tujuan pedoman ditujukan bagi Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) yaitu pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha. dalam usaha pengawasan perikanan berbasis masyarakat pada terumbu karang.

Perjuangan Pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dari dinas Peternakan

             Dibawah ini kami selaku pengurus Kelompok Budidaya Perairan Laut "SAMUDERA HARAPAN" perlu mewartakan kepada publik tentang perjuangan kelompok kami dalam memikirkan Masa Depan Nelayan Tradisional Kab. Probolinggo. Mengingat Nenek Moyang kami (keluarga besar Dusun Bandaran) berasal/bermata pencaharian dari sektor Kelautan/Nelayan.

              Maka kami sebagai anak cucunya merasa terpanggil untuk melestarikan budaya mata pencaharian Nelayan. Terdorong oleh rasa senasib sepenanggungan keluarga besar dusun bandaran, merunut mundur kebelakang kelembagaan di desa kami sudah ada sejak lama. bermula dari nama "Putra Harapan" kemudian menjadi "Samudera Harapan", seiring dengan berjalannya waktu KUPM, serta kelembagaan yang saling mendukung yaitu POKMASWAS MUTIARA LAUT, KPLT (Kelompok Pelestarian Lingkungan Hidup Terpadu. Di tingkat kabupaten kelompok ini merupakan pendiri organisasi INKAPRO (Ikatan Nelayan Kabupaten Probolinggo) saat berdirinya didapat murni dari iuran para nelayan tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

                Dibawah ini, saya persembahkan ("MEMORI") kepada para pemerhati yang peduli pada dunia Kelautan & Perikanan di seluruh dunia bahwa kami secara kelembagaan telah berjuang memikirkan Nasib Nelayan Kabupaten Probolinggo. Ini kami anggap salah satu bentuk perjuangan kami yang ringan, kedepan kami akan berjuang lewat Produk-produk perda,pergub,permen dan bahkan UU yang peduli pada nasib nelayan dan pelestarian lingkungan SDA Laut.

KALAU BUKAN KITA SIAPA LAGI YANG MEMIKIRKAN NASIB NELAYAN DAN  

KALAU TIDAK SEKARANG KAPAN LAGI KITA MULAI BERBUAT UNTUK 

NELAYAN    

Kritik dan saran amat sangat kami harapkan.Baiklah, mari kita baca & simak bersama.......

KELOMPOK BUDIDAYA PERAIRAN LAUT

SAMUDERA HARAPAN

Aalamat Sekretariat: Dusun Bandaran-Desa Dringu ( RT06/RW03/No37/Email:pokmaswasdringu@gmail.com)

PENTINGNYA DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN PROBOLINGGO

BERDIRI SENDIRI

I.      PENDAHULUAN

Nelayan diwilayah pesisir pantai kabupaten Probolinggo identik dengan kemiskinan. Ada banyak penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan, seperti kurangnya akses sumber-sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar maupun rendahnya partisipasi masyarakat maupun pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam laut.

Alasan lain selain rendahnya SDM nelayan yang begitu randah yang tak kalah pentingnya adalah: masih tergabungnya dinas kelautan/perikanan dengan peternakan, kurangnya sarana dan prasarana umum diwilayah pesisir kabupaten Probolinggo, lemahnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan.

Selama ini, baik pada masa orde baru maupun sesudahnya telah banyak inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun tetap saja keluarga nelayan masih belum diberdayakan menjadi lebih mandiri. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan nelayan kabupaten Probolinggo, mulai dari Tongas, Bayeman, Dringu, Gending, Kraksaan sampai Paiton.

II.      PERMASALAHAN

Permasalahan besar yang perlu mendapat jawaban atau setidaknya menginventarisir jalan keluar yang paling mungkin dapat ditempuh adalah :

a.       Masih adakah jalan keluar untuk mengatasi persoalan kehidupan para nelayan ?

b.      Dengan masih tergabungnya dinas peternakan dan kelautan, mampukah memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan nelayan yang begitu kompleks?

c.       Apakah dengan penerapan IPTEK terpadu untuk keluarga nelayan dapat menimbulkan aktivitas baru, berupa kesempatan kerja terkait, budidaya disektor perikanan, seperti misalnya penerapan teknologi pengeringan, kemasan, klinik usaha, managemen pemasaran, keterkaitan antara nelayan dengan pengusaha ?

Rasanya begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi nelayan di jaman yang sudah mengglobal ini akan semakin terpuruk tanpa penanganan yang lebih serius dari pemerintah melalui dinas khusus. Bahkan sejarah NENEK MOYANGKU ORANG PELAUT hanya sekedar jadi nyayian sendu belaka dan pilu dirasakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, masih adakah profesi-profesi nelayan dimasa yang akan datang, yang akan ditekuni oleh anak cucu kita di kabupaten Probolinggo yang tercinta ini ?

III. KONDISI UMUM MASYARAKAT NELAYAN

Sudah sejak dulu sampai sekarang nelayan telah hidup dalam organisasi kerja secara turun temurun, tidak mengalami perubahan yang berarti. Kelas pemilik sebagai juragan relatif kesejahteraannya lebih baik karena menguasai faktor produksi. Kelas kedua merupakan mayoritas adalah pekerja atau penerima upah yang nota bene kelas inilah yang terus berhadapan dan digeluti oleh kemiskinan.

Rumahtangga nelayan pada umumnya memiliki persoalan yang lebih komplek dibandingkan dengan rumah tangga pertanian maupun peternakan. Rumahtangga nelayan memiliki ciri-ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan lautan ( common property) sebagai faktor produksi. Jam kerjanya mengikuti siklus bulanan. Alangkah bahagianya rumah tangga nelayan bila mendapat sentuhan-sentuhan program-program dari dinas khusus yang lebih menyentuh kebutuhan mereka, rasanya saat ini masih dalam bentuk mimpi ?!.

 IV. MEMBANGUN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Persoalan yang menimpa nelayan diharapkan akan dapat terjawab dengan serangkaian kegiatan yang terintegrasi sedemikian rupa sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi masalah yang dialami oleh masyarakat nelayan.

  

Untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat nelayan, maka study base line diperlukan, meskipun telah banyak studi atau kajian yang telah dilakukan untuk memahami kehidupan nelayan, akan tetapi beberapa pertanyaan perlu dielaborasi secara lebih mendalam seperti bagaimanakah karakteristik nelayan sebagai target group muncul dan karakteristik nelayan terhadap kemungkinan nelayan untuk secara perlahan dapat mengembangkan kehidupan yang lebih baik dari sekarang.

Siapakah yang pantas memikul beban yang amat berat ini, jawabannya adalah tidak lain Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah waktunya untuk segera berdiri sendiri di kabupaten Probolinggo ini. Guna bisa mewujudkan mimpi masyarakat nelayan untuk hidup lebih layak.

 V.  KESIMPULAN

        

 Sumber daya Pesisir dan kelautan adalah merupakan asset yang penting bagi kabupaten Probolinggo. Aset tersebut akan lebih berarti jika ditangani oleh dinas khusus.

Potensi laut kabupaten Probolinggo masih Potensial untuk digali dan dibudidayakan, untuk menggali potensi ini diperlukan Dinas khusus Kelautan dan Perikanan guna membina, memberdayakan masyarakat nelayan dan pesisir pantai kabupaten probolinggo yang mempunyai problematika yang sangat kompleks dan spesifik.

Adalah suatu yang ironis bahwa sumberdaya pesisir dan kelautan yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar ini, didiami oleh masyarakat nelayan yang terkategori dibawah garis kemiskinan dihuni oleh sebagian besar masyarakat nelayan kabupaten Probolinggo yang miskin tanpa ditangani oleh dinas tersendiri ( Kelautan & Perikanan ). Sumber:  Dringu, 14 Nopember 2005;LITBANG KBPL  SAMUDERA HARAPAN ,BAMBANG SUTEDJO, S.Pd

Pos Pantau

            POS PANTAU

Kata Gotong Royong di era sekarang ini rupanya sudah mulai kehilangan pamornya. Tapi tidak demikian di Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Mutiara Laut Desa Dringu kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo. Gotong Royong di kelompok ini merupah RUH dan JIWA dalam menjalankan segala aktifitas. Hal ini dapat dilihat dalam pembuatan POSKO POKMASWAS yang terletak di pinggir pantai Bandaran.

            Secara fisik posko ini sudah berdiri sejak tahun 2005, terbuat dari bahan-bahan sederhana (Bambu dan beratap daun tebu), namun pada bulan Januari 2011, masyarakat dengan kegotong royongannya iuran untuk renovasi dan pembuatannyapun dikerjakan secara gotong royong, tiang utama dari kayu sedang yang lain masih dari bambu dan atapnyapun sudah dari ASBES, seperti terlihat pada foto dibawah ini.

Pengumuman Lomba POKMASWAS Tingkat Kab.Probolinggo

Pada hari ini Senin tanggal 9 Mei 2011 bertempat di Balai Desa Dringu berlangsung Pengumuman lomba POKMASWAS tingkat kab. Probolinggo.Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo tentang Evaluasi Penilaian Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) tingkat Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Pokmaswas Mutiara Laut   (desa Dringu)          jumlah skor   : 230       (peringkat 1)
2. Pokmaswas Singa Laut      ( desa Tamansari)    jumlah skor   : 220       (peringkat 2)
3. Pokmaswas Putera Bahari  ( desa Kalibuntu)    jumlah skor   : 215        (peringkat 3)

Dengan demikian Pokmaswas Mutiara Laut yang berasal dari Desa Dringu berhak mewakili Kab. Probolinggo dalam kegiatan Lomba POKMASWAS tingkat Propinsi Jawa Timur.

Kami merasa bersyukur dalam hal ini, namun kami lebih bersyukur lagi kalau kita semua ikut peduli dan lebih cinta/sayang lagi di bidang kelautan. Saya berharap laut merupakan andalan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pantai Probolinggo khususnya. Pelestarian Lingkungan Hidup yang kaitannya dengan SDA sektor kelautan sangat mendesak kita upayakan agar anak cucu kita bisa menikmati hasil laut. Mudah-mudahan kita bisa menghentikan bahwa laut bukan tempat sampah dunia.AMIN.